Palembang||BPK Berita PemberantasKorupsi
Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawalinews Group Mengungkapkan, Berdasarkan LHP BPK RI 2025,menimbulkan beberapa dampak dan konsekuensi hukum serta administratif berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)
Sementara,Sisa Persediaan pada Bengkel Satuan Pendidikan SMK Tidak Disajikan dalam Laporan Persediaan pada Dinas Pendidikan
Hasil penelusuran pada tiga SMK yaitu SMK Negeri (SMKN) 2 Palembang,SMKN 4 Palembang, dan SMKN 1 Lahat diketahui bahwa SMK tersebut memiliki bengkel yang digunakan untuk praktik siswa.
Masing-masing bengkel memiliki Kepala Bengkel yang bertugas memastikan inventaris alat dan bahan tercatat dengan baik dan toolman yang bertugas antara lain mengatur dan mencatat inventaris alat serta alat praktik.
Berdasarkan stock opname dan keterangan dari Kepala Bengkel serta toolman,diketahui bahwa:
1) Terdapat sisa stok bahan praktik Tahun 2025 dan sisa stok bahan praktik yang diperoleh sebelum Tahun 2025;
2) Toolman tidak pernah membuat laporan persediaan dan stock opname persediaan karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan sisa bahan praktik di bengkel ke pengurus barang;
3) Pihak bengkel tidak seluruhnya membuat kartu stok barang;
4) Rekapitulasi persediaan disusun oleh Bendahara Pengeluaran sekolah berdasarkan perkiraan dan laporan lisan pihak bengkel.
Dalam Sorotan Ali Sopyan Hasil LHP BPK RI yang menjadi Kerugian Keuangan Negara :
Audit Laporan Keuangan Daerah: Kesalahan atau kelalaian dalam menyajikan nilai sisa persediaan (hasil stock opname) dapat menjadi catatan atau Temuan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berpotensi menurunkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kacau Balik Pengendalian Aset: Tidak tercatatnya sisa persediaan barang praktik bengkel SMK menyebabkan ketidaksesuaian antara saldo fisik di lapangan dengan catatan pembukuan/ aplikasi persediaan
Kewajiban Koreksi Laporan: Pengelola barang dan Kepala Satuan Pendidikan SMK berkewajiban melakukan penyesuaian (re-statement atau koreksi pencatatan) melalui berita acara rekonsiliasi
Teguran Tertulis dan Peringatan: Pejabat penatausahaan barang, pengurus barang, atau kepala sekolah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan atau kepala daerah (Gubernur/Wali Kota/Bupati).
Tuntutan Ganti Rugi (TGR): Jika tidak disajikannya sisa persediaan tersebut diakibatkan oleh adanya kehilangan, kekurangan barang, atau penyalahgunaan barang praktik bengkel yang berakibat pada kerugian daerah, pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti kerugian tersebut melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal dalam UU Perbendaharaan Negara).
Pembedaan Kesalahan Administrasi dan Mens Rea (Niat Jahat): Jika ketidaksajian tersebut murni karena kelalaian administrasi, ketidaktertiban pencatatan, atau keterlambatan laporan dari pihak sekolah ke dinas, maka sanksi yang diterapkan bersifat administratif/ korektif.
Sudah Jelas Kerugian Keuangan Negara/Daerah Masuk Peralihan ke Ranah Pidana Korupsi: Sanksi hukum dapat bergeser ke ranah pidana (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) apabila terbukti ada unsur kesengajaan (mens rea) untuk menyembunyikan barang, melakukan penggelapan aset, atau memanipulasi laporan persediaan guna merugikan keuangan negara merujuk pada standar dan aturan pemeriksaan serta pedoman pengelolaan aset,tegas Ali
Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait, team berupaya untuk mencari kebenaran dan fakta yang tercantum pada temuan BPK RI
Redaksi Membuka Ruang untuk memberikan Klarifikasi atau Hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang
