Perum Jasa Tirta II Diduga Terdapat Kerugian Keuangan Negara Mencapai Miliaran Rupiah.
Purwakarta||Berita Pemberantasan Korupsi
Ali Sopyan pimpinan umum media Rajawali news,Menemukan data terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara di Perum Jasa Tirta II Belum Optimal dalam Mengelola BJPSDA
Perum Jasa Tirta II mencatat realisasi pendapatan sumber daya air tahun 2022 sebesar Rp870.180.878.007,00 atau 107,33% dari anggaran sebesar Rp810.781.533.728,0.
Pasalnya Dari realisasi tersebut, sebesar Rp368.007.894.097,00 berasal dari pendapatan air baku.
Sedangkan pada tahun 2023, realisasi pendapatan sumber daya air (s.d. Juni 2023) adalah sebesar Rp433.308.089.298,00 atau 53,70% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp806.958.959.009,00, dimana sebesar Rp177.186.983.678,00 merupakan realisasi pendapatan air baku.
Rincian pada Tabel berikut. Tabel 3 . 33
Dalam menjalankan tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya, Perum Jasa Tirta II diberi kewenangan untuk memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA dari para pemanfaat air permukaan.
Ironisnya hal tersebut belum di sentuh hukum sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan publik.
BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pemanfaat sumber daya air yang dipergunakan untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
BJPSDA dipungut sesuai dengan debit air yang digunakan berdasarkan izin yang dimiliki oleh masing-masing pemanfaat.
Izin tersebut tertuang dalam Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) yang berlaku selama lima tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.
Atas hal tersebut Perum Jasa Tirta II membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Air Baku (SPPAB) dengan para pemanfaat sumber daya air, yaitu dokumen perjanjian antara Perum Jasa Tirta II dengan pelanggan yang memuat hak dan kewajiban dalam pengusahaan air baku.
SPPAB ini yang digunakan oleh Perum Jasa Tirta II sebagai landasan dalam memungut BJPSDA.
Berdasarkan Prosedur Nomor Pros-20/PRD-21/DKS/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengusahaan Air Baku diketahui proses permohonan SPPAB adalah sebagai berikut.
a. Bagi calon pemanfaat Sumber Daya Air yang telah memiliki SIPSDA
1) GM Wilayah menyampaikan surat dinas Undangan Pemberitahuan Perikatan SPPAB kepada pemanfaat air yang telah mempunyai SIPSDA;
2) Calon pemohon mengajukan surat permohonan pengusahaan air baku kepada GM Wilayah dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa fotocopy KTP, akta pendirian perusahaan, NPWP, surat keterangan domisili, gambar design dan peta lokasi, serta SIPSDA;
3) GM Wilayah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemohon;
4) GM Wilayah menerbitkan SPPAB dengan jangka waktu perjanjian sesuai dengan masa berlaku SIPSDA, yang ditandangani oleh GM Wilayah dan pemohon; dan
5) SPPAB yang telah dilengkapi selanjutnya ditandatangani oleh GM Wilayah dan pemohon.
b. Bagi calon pemanfaat yang belum memiliki SIPSDA
1) Pemohon mengajukan surat permohonan pengusahaan air baku kepada GM Wilayah dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa fotocopy KTP, akta pendirian perusahaan, NPWP, dan bukti pengurusan SIPSDA;
2) GM Wilayah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemohon;GM Wilayah mengundang pemohon untuk melakukan pembahasan dan melaksanakan peninjauan lapangan;
4) GM Wilayah menyampaikan Permohonan Penerbitan Persetujuan Prinsip Pengusahaan Air Baku kepada Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan (KPP);
5) Kepala Divisi KPP melakukan evaluasi dan verifikasi atas permohonan pengusahaan air baku dan selanjutnya membuat nota dinas evaluasi dan verifikasi permohonan penerbitan persetujuan prinsip pengusahaan air baku kepada direktur operasi dan pengembangan;
6) Direktur OP menerbitkan nota dinas persetujuan prinsip pengusahaan air baku kepada GM Wilayah dan menerbitkan saran teknik terkait NKA, gambar design, dan peta lokasi; dan
7) GM Wilayah menerbitkan SPPAB dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan jika dalam waktu satu tahun SIPSDA belum terbit maka SPPAB tidak dapat diperpanjang, yang ditandatangani oleh GM Wilayah dan pemohon.
Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan BJPSDA pada Perum Jasa Tirta II menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
a. Sebanyak 222 pemanfaat Sumber Daya Air belum memiliki SIPSDA dan/atau SPPAB Jumlah pemanfaat sumber daya air per 30 Juni 2023 pada WS Citarum dan Ciliwung Cisadane sebanyak 467 pemanfaat, yang terdiri dari 93 intake PDAM dan SPAM, 368 intake industri, dan enam intake PLTA pada Unit Wilayah (UW) I s.d. IV,
Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap pihak Perum Jasa Tirta II , Redaksi membuka Ruang Publik dan Klasifikasi dari hasil temuan BPK RI ,hal tersebut belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun
About the Author
