Jawa Barat||BPK Berita PemberantasKorupsi
Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) menyoroti hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ketidaksesuaian pembayaran belanja sewa alat berat (seperti excavator) dan kendaraan angkutan barang pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 menimbulkan tiga lapisan konsekuensi hukum bagi pejabat terkait dan penyedia jasa, yakni sanksi administratif/ganti rugi keuangan daerah, sanksi keperdataan, serta potensi sanksi pidana korupsi
Sedangkan,Pembayaran Belanja Sewa Excavator dan Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada Dinas Sumber Daya Air Belum Sesuai Ketentuan LRA Pemprov Jawa Barat pada TA 2025 menyajikan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.591.615.472,00 atau 91,57% dari anggaran sebesar
Rp101.110.981.552,66.
Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk kegiatan
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya pada Dinas Sumber
Daya Air (SDA).
Bentuk kegiatan tersebut di antaranya berupa pengerukan sedimen pada situ-situ di wilayah kerja UPTD Pengeloaan SDA (PSDA) Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki dan Wilayah Sungai Citanduy yang dilaksanakan melalui penyedia jasa sewa alat berat, meliputi excavator, ponton, dan dump truck.
Pemilihan penyedia dan
kontrak dilaksanakan oleh UPTD PSDA menggunakan metode katalog elektronik dengan rincian pada tabel berikut.
Berdasarkan keterangan PPK, pekerjaan pengerukan situ yang dilakukan dalam bentuk kontrak sewa alat berat baru dilaksanakan pada Tahun 2025.
Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan pengerukan situ dilaksanakan dalam bentuk kontrak pekerjaan fisik.
Dalam kegiatan pengerukan ketiga situ tersebut, PPK dan pengawas lapangan hanya fokus pada pengawasan dan pengendalian hasil akhir sebagaimana kontrak pekerjaan fisik.
PPK dan pengawas lapangan belum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan jumlah jam operasional alat yang seharusnya
menjadi fokus pada kontrak sewa alat.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
1) Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah
atau volume;
2) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
pembayaran didasarkan
hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
b. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing Surat Pesanan, pada:
1) Klausul 27.4 yang menyatakan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam kontrak;
2) Klausul 27.5 yang menyatakan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau
hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak;
3) Klausul 57.3 Huruf a yang menyatakan bahwa sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.”
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sewa excavator sebesar Rp840.809.522,00.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh:
(a) Kepala Dinas SDA kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja sewa excavator;
(b) Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dan Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy kurang cermat melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan belanja sewa excavator; dan
(c) PPK masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan
kontrak sewa excavator.
Atas permasalahan tersebut, Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Dinas SDA menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan Kepala
Dinas SDA supaya:
a. lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja
sewa excavator;
b. memerintahkan:
1) Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dan Kepala UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran belanja sewa excavator;
2) PPK masing-masing pekerjaan:
a) lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak sewa excavator;dan
b) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp840.809.522,00 sesuai
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan rencana aksi, Pemprov Jawa Barat akan menindaklanjuti rekomendasi
BPK dalam jangka waktu 60 hari setelah LHP diterima
Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Sanksi Pengadaan Barang/Jasa. Merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025, penyedia jasa yang terbukti menyampaikan dokumen atau laporan jam kerja yang tidak sesuai fakta lapangan dapat dikenai sanksi pencairan jaminan, pemutusan kontrak, hingga pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklist) nasional sehingga tidak dapat mengikuti tender pemerintah selama jangka waktu tertentu
Rambo Menyoroti Dampak Hukum Keperdataan (Wanprestasi) :
Apabila ketidaksesuaian pembayaran belanja sewa tersebut murni disebabkan oleh kelalaian administratif atau kelemahan pengawasan (seperti ketidaktelitian PPK dalam menghitung jam alat yang rusak) dan seluruh kelebihan bayar telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai tenggat waktu BPK, maka penyelesaiannya umumnya berhenti pada ranah administratif (Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan pembinaan disiplin ASN).
Namun, jika ditemukan bukti adanya rekayasa laporan jam operasional atau aliran dana (kickback), kasus tersebut dapat bergulir menjadi tindak pidana korupsi
Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi terkait, team berupaya untuk mencari kebenaran dan fakta yang tercantum pada temuan BPK RI
Redaksi memberikan ruang untuk klarifikasi dan hak Jawab Resmi Sesuai Mekanisme Hukum yang berlaku guna menjamin Informasi yang objektif dan Berimbang(Ridho)
