Jawa Barat||BPK Berita PemberantasKorupsi
Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo RAMBO menyoroti Berdasarkan temuan LHP BPK RI TA 2025
Sementara,Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, dan Bendahara BOPD terkait memedomani ketentuan terkait pengelolaan dana BOSP dan BOPD; dan
c. memproses kelebihan pembayaran sebesar
Rp1.880.629.980,00 sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, dan
Bendahara BOPD terkait memedomani ketentuan terkait pengelolaan dana BOSP
dan BOPD; dan
c. memproses kelebihan pembayaran sebesar
Rp1.880.629.980,00 sesuai ketentuan yang berlaku.
10 Kesalahan Penganggaran
Belanja Barang dan Jasa
Sebesar Rp26.836.328.399,00
dan Belanja Modal Sebesar
Rp146.740.083.721,00
BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar
menginstruksikan:
TAPD supaya lebih optimal dalam menyusun,melakukan evaluasi dan memverifikasi ketepatan jenis belanja atas usulan RKA-SKPD
dan RKAP-SKPD; dan Kepala SKPD terkait supaya lebih optimal
dalam mengelompokkan objek dan rincian belanja pada RKA-SKPD dan RKAP-SKPD.
Gubernur Jawa Barat akan segera menginstruksikan:
TAPD supaya lebih optimal dalam
menyusun, melakukan evaluasi dan memverifikasi ketepatan jenis belanja atas usulan RKA-SKPD dan RKAP-SKPD; dan
Kepala SKPD terkait supaya lebih optimal dalam mengelompokkan objek dan rincian belanja pada RKA-SKPD dan RKAP-SKPD,60 Hari
Sorotan Tajam Rambo Dampak Sanksi Instrumen Hukum :
Sanksi Disiplin ASN (PP Nomor 94 Tahun 2021). Seluruh anggota TAPD adalah Aparatur Sipil Negara (Sekda, Bappeda, BPKAD, dan perangkat daerah terkait). Ketidakcermatan dalam melaksanakan tugas verifikasi sehingga menyebabkan kesalahan penganggaran atau temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pelanggaran kewajiban kerja yang dapat dikenai hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat (seperti penurunan jabatan atau pembebasan dari jabatan)
Sanksi Administratif Pemerintahan (UU Nomor 23 Tahun 2014 & PP Nomor 12 Tahun 2019). Jika kelemahan verifikasi TAPD berujung pada keterlambatan penyampaian Raperda APBD/APBD-P atau ketidakpatuhan terhadap alokasi belanja wajib pendidikan (minimal 20% dari APBD), pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum (DTU). Di tingkat internal, Gubernur dapat mengevaluasi dan merotasi keanggotaan TAPD
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Administratif. Berdasarkan ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, apabila kelalaian verifikasi TAPD secara langsung memfasilitasi pengeluaran belanja yang tidak sah atau melampaui standar harga hingga menimbulkan kerugian daerah, pejabat terkait dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi.
Sanksi Pidana Korupsi (UU Tipikor). Apabila ketidaktepatan verifikasi jenis belanja bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dilakukan secara sengaja untuk meloloskan anggaran fiktif, penggelembungan harga (mark-up), atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak tertentu (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), anggota TAPD dapat dijerat pidana sebagai pihak yang turut serta (medepleger) atau membantu tindak pidana korupsi.
