ARMADA PENGANGKUT BATU BARA PT MME DI KAWAL OKNUM POLISI MASYARAKAT MUARA ENIM KECEWA TANPA ADA SOSIALISASI
MUARA ENIM||BPK Berita PemberantasKorupsi
Aksi protess dan pemblokiran Jalan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim memang kerap dipicu oleh kekecewaan terhadap aktivitas angkutan batubara yang menggunakan jalan umum.
Masalah utama yang sering disuarakan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan mengenai rute lintasan angkutan, ditambah dengan keresahan warga karena truk-truk tersebut melintas dengan pengawalan aparat
Puluhan warga Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Warga melakukan aksi penyetopan terhadap iring-iringan truk angkutan hauling batubara milik PT MME pada Rabu (7/10/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Selain itu,warga yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan,Ternyata ada pak coklat yang mengawalnya sebut saja maling teriak maling PT MME diduga ada Beckingi untuk menakut-nakuti warga
Repot Masih ada mental tempe belum berjalan di jajaran kepolisian,terbukti Truk angkutan batu bara yang bergerak dari PT MME Darmo menuju PT MME Pulau Panggung Enim tersebut
Namun,terpaksa gigit jari dan diminta memutar balik oleh massa yang telanjur marah akibat tidak adanya transparansi dari pihak manajemen perusahaan PT MME.
Menurut keterangan warga setempat, aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena pihak PT MME dinilai belum melakukan sosialisasi sama sekali mengenai aktivitas lintasan angkutan tersebut.
Saat di Situasi di lapangan kian parah kondisi jalan lintas provinsi yang sedang mengalami penyempitan akibat proyek perbaikan dan pengaspalan jalan yang tengah berjalan dari pihak penyedia Kontraktor.
Kehadiran armada batubara di tengah proyek pengaspalan ini memicu kemacetan panjang di jalur tersebut, sehingga warga berinisiatif menghadang lalu lintas kendaraan tambang demi menghindari dampak kemacetan yang lebih parah.
Padahal saat beroperasi, truk angkutan itu mendapatkan pengawalan dari dua personel kepolisian serta petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim.
Di lokasi kejadian, pihak Dishub Muara Enim yang melakukan pengawalan menjelaskan bahwa aktivitas angkutan tersebut sebenarnya telah mengantongi izin lintasan sementara yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi, ungkap pihak dishub
Lanjutnya,Petugas Dishub menyebut bahwa operasional malam itu masih berstatus uji coba (trial).
Pertanyaan Besar Masyarakat Muara Enim :
Merespons penolakan dari masyarakat, perwakilan Dishub menyatakan akan menyampaikan dinamika lapangan ini kepada pihak manajemen PT MME.
Petugas juga menyarankan agar perwakilan warga menyuarakan aspirasi ini secara formal dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa (Kades) setempat, untuk kemudian ditindaklanjuti dan di konfirmasikan langsung kepada pihak perusahaan.
Masalah Keselamatan dan Polusi: Lalu lalang truk batubara yang sangat padat menyebabkan polusi debu yang pekat, risiko kecelakaan jalan raya, serta kerusakan infrastruktur jalan publik
Kekecewaan terhadap Pengawalan: Pengawalan polisi pada truk angkutan batubara di tengah belum adanya sosialisasi atau kesepakatan dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, karena jalan umum yang seharusnya digunakan untuk mobilitas warga justru didominasi oleh angkutan korporasi
Berdasarkan regulasi daerah (seperti Pergub Sumsel), angkutan batubara idealnya dialihkan ke jalan khusus tambang agar tidak mengganggu ketertiban umum
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di jalan lintas provinsi perlahan kembali normal setelah armada angkutan batubara tersebut bersedia memutar balik menjauhi pemukiman warga
Team wartawan belum berhasil konfirmasi lebih lanjut terhadap pihak PT MME,dan Pihak Dishub,dari tuntutan Masyarakat Desa Pulau Panggung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim untuk mencari kepastian dan transparansi
(Pewarta: kabiro and team)
About the Author
